Pemerintah China sudah mulai membagikan paspor vaksin digital bagi jutaan warganya yang telah divaksinasi COVID-19. Skema serupa masih belum dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa karena adanya perdebatan etis terkait ketidaksetaraan dan data pribadi.

Bulan ini, China sudah meresmikan paspor vaksin yang bisa diakses melalui WeChat, sebuah aplikasi yang digunakan luas digunakan oleh hampir semua warga China namun tidak banyak digunakan oleh orang di luar negara tersebut.

Menurut Kementerian Luar Negeri China, aplikasi tersebut dapat memverifikasi sertifikat yang dimiliki warga China dan negara lain menggunakan kode QR.

Hal ini dapat memberikan kebebasan pada 52 juta warga China yang telah divaksinasi untuk melakukan perjalanan.

Sertifikat vaksin digital versi China ini tampaknya akan digunakan untuk perjalanan internasional, bukan dalam negeri.

China sudah membuka percakapan dengan beberapa negara tentang pengakuan sertifikat tersebut.

Tiga warga Beijing yang sudah divaksinasi mengatakan mereka belum perlu menggunakan paspor vaksin tersebut.

“Saya bahkan belum berpikir untuk bepergian ke luar negeri kecuali keadaan pandemi di seluruh dunia membaik,” kata Huang Bin kepada ABC.

“Meski saya sudah divaksinasi, namun saya masih khawatir soal virus ini.”

Berbagai provinsi di China sudah memiliki program pelacakan kesehatan di WeChat yang memuat informasi mengenai vaksin.

China sudah lama menggunakan app WeChat untuk memberikan akses bagi warga untuk melakukan berbagai kegiatan.(

AP: Mark Schiefelbein

)

Aplikasi inilah yang selama ini digunakan untuk mengawasi perjalanan domestik dan mendeteksi bila seseorang sempat mengunjungi titik penyebaran virus.

Namun, China bukan satu-satunya negara yang melihat paspor vaksin sebagai cara terbaik untuk membuka diri bagi perjalanan internasional.

Paspor vaksin juga dikembangkan perusahaan swasta

Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) sedang mengembangkan paspor vaksin versi mereka menggunakan aplikasi, yang diharapkan akan diakui di berbagai bandara seluruh dunia.

Loading

Namun, belum ada kepastian tentang bagaimana cara memverifikasi kebenaran data, melihat adanya vaksin, laboratorium, dan pemberi vaksin yang berbeda di berbagai negara.

Maskapai penerbangan Australia Qantas baru-baru ini melakukan uji coba menggunakan aplikasi dari Swiss bernama Commonpass, yang sudah mendapat dukungan dari Forum Ekonomi Dunia dan cara kerjanya mirip dengan aplikasi IATA.

Sejauh ini, aplikasi tersebut digunakan untuk mengecek hasil tes COVID-19 penumpang, namun ingin dikembangkan sehingga juga bisa mengecek sertifikat vaksin.

Di Amerika Serikat, sudah muncul usaha dari perusahaan swasta seperti Perusahaan Bisnis Mesin Internasional (IBM) yang menggunakan teknologi ‘blockchain’ untuk memverifikasi warga yang sudah divaksinasi.

Pengecekan ini dilakukan dengan mengunggah catatan ke dalam aplikasi tersebut.

IBM berjanji untuk menjaga keamanan data yang dimilikinya.

Masalah etika dan privasi masih jadi kendala

Sama seperti China, pemerintah di beberapa negara lain juga sudah meluncurkan surat verifikasi digital mereka, termasuk Israel, yang sejauh ini memiliki angka vaksinasi tertinggi di dunia.

Februari lalu, Pemerintah Israel memperkenalkan ‘paspor hijau’ digital, sertifikat inokulasi yang memberikan keleluasaan pada warga yang sudah divaksinasi.

Dengan paspor tersebut, mereka diizinkan mengunjungi tempat-tempat yang tidak bisa dikunjungi warga yang belum divaksinasi, seperti bar, hotel, kolam renang dan gym.

A young woman in a face mask cheering in the stadium surrounded by other people in face masks
Israel sudah memiliki ‘paspor hijau’ bagi warga yang sudah divaksinasi sehingga mereka bisa mengunjungi tempat-tempat umum seperti stadion, hotel dan kolam renang.(

AP: Oded Balilty

)

Namun Inggris dan Amerika Serikat, dua negara yang juga sudah melakukan vaksinasi besar-besaran, belum ada aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah.

Di Inggris, penambahan informasi warga ke dalam aplikasi Sistem Layanan Kesehatan Nasional (NHS) telah ditolak oleh 200.000 warganya melalui petisi, sehingga memaksa parlemen untuk memperdebatkannya kembali.

Warga yang menolak mengatakan tindakan ini akan menciptakan “masyarakat dua kelas di mana beberapa orang dapat mengakses bantuan dan merasakan kebebasan, sementara yang lainnya tidak, terutama kaum marginal,” menurut laporan BBC.

Di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden masih bergerak hati-hati sejak menandatangani perintah eksekutif di bulan Januari, untuk melakukan digitisasi dan membagikan data vaksinasi.

Masalah data pribadi tampaknya telah mengikis antusiasme pihak administrasi, melihat kejadian baru-baru ini di mana juru bicara AS menolak panggilan masuk dari industri pariwisata yang menuntut ketegasan mereka tentang hal ini.

“Sekarang fokus kami sebagai pemerintah AS adalah melakukan vaksinasi sebanyak mungkin,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki.

“Dan kami akan mempertimbangkan bagaimana menyimpan data itu di tengah semakin banyaknya orang yang divaksinasi. Namun, kami akan mengerahkan energi dan sumber daya kami.”

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari berita dalam bahasa Inggris di sini

Ikuti berita seputar pandemi Australia dan lainnya di ABC Indonesia



Source link

By EDONS